KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melalui Wakil Ketua I Asti Mazar mengkritisi banyaknya program perjalan dinas luar daerah di Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sejumlah program di APBD Perubahan 2023 tidak berjalan maksimal.
Hal tersebut disampaikan Asti Mazar kepada wartawan saat menghadiri agenda penutupan pelatihan tata rias di Pelangi Hall, Hotel Royal Victoria, Teluk Lingga, Sangatta, Sabtu (28 Oktober 2023). Menurutnya maraknya ASN yang menggelar bimtek hingga perjalanan dinas luar daerah memperlambat proses realiasi program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jika untuk meningkatkan SDM memang perlu, tapi jangan sampai program lain terbengkalai,” kata Asti Mazar.
Informasi banyaknya pejabat yang bertugas di luar kota atau dalam perjalanan dinas, kata Asti, juga santer disampaikan oleh anggota DPRD Kutim yang lain. Mereka mengkhawatirkan serapan aggaran daerah yang tidak dapat terserap maksimal. Jika hal tersebut terjadi, praktis yang dirugikan adalah masyarakat.
“Instansi terkait sebaiknya tidak sering melakukan dinas luar, seperti yang saya dengar dari anggota DPRD lainnya, ketika ingin berkoordinasi dengan instansi terkait, mereka banyak melakukan kegiatan konsultasi teknis dan pelatihan di luar daerah,” kata Asti Mazar.
Politisi Golkar ini juga meminta seluruh instansi terkait untuk bekerja maksimal dalam menyerap APBD-P 2023.
“Kami menghimbau kepada instansi terkait untuk lebih proaktif dalam melaksanakan APBD-P 2023 karena saat ini sudah memasuki akhir bulan kesepuluh,” katanya.
“Masih ada waktu satu setengah bulan lagi, setidaknya kita bisa melakukan kegiatan lain,” sambung Asti.
Ia juga mengatakan anggaran APBD-P Kutim tahun 2023 termasuk cukup besar, sayang sekali jika tidak dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.
“Seluruh OPD harus bertindak cepat, kalau kita di DPRD hanya sekedar memantau atau mengawasi, meminta, dan menyampaikan. Jangan sampai anggaran menjadi Silpa,” tandasnya. (adv)
