Bontang – Pemerintah Kota Bontang memproyeksikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2027 berpotensi mengalami kenaikan signifikan hingga menyentuh angka Rp4 juta, seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa tren pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih menjadi faktor utama yang akan memengaruhi perhitungan UMK ke depan.
“Kalau melihat kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, kami optimistis UMK 2027 bisa mencapai Rp4 juta,” ujarnya usai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026).
Menurut Neni, setelah sempat mengalami kontraksi, ekonomi Bontang kini mulai menunjukkan perbaikan. Pada triwulan awal 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat berada di kisaran 3 persen dan diproyeksikan dapat meningkat hingga 4 persen.
“Bahkan diprediksi ke depan bisa mencapai 4 persen. Kalau tanpa migas bisa sekitar 6 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, membaiknya indikator ekonomi tersebut akan berdampak pada formulasi penetapan UMK, meskipun mekanismenya tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, kenaikan UMK Bontang pada 2026 tergolong minim, hanya sebesar Rp19.467. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dalam formula tersebut, komponen yang digunakan meliputi inflasi gabungan Kalimantan Timur sebesar 1,77 persen (year on year per September 2025) berdasarkan data Badan Pusat Statistik, serta pertumbuhan ekonomi Bontang tahun 2024 yang tercatat minus 2,51 persen. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan indeks tertentu (alpha) sebesar 0,5.
Hasilnya, UMK Bontang 2026 naik dari Rp3.780.012,66 menjadi Rp3.799.480.
Dengan kondisi ekonomi yang kini berangsur pulih, Neni menilai kenaikan UMK tahun 2027 berpotensi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita lihat nanti rumusannya dari pusat. Tapi kalau mengacu tren ekonomi sekarang, bisa menyentuh Rp4 juta,” katanya.
Meski demikian, penetapan resmi UMK tetap melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Tim tersebut melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, serta lembaga terkait.
Usulan UMK nantinya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan secara serentak.
Selain fokus pada kenaikan UMK, Pemkot Bontang juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan rencana sejumlah proyek industri yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja, seperti pembangunan pabrik soda ash, pengembangan industri PT EUP, serta reaktivasi dua train PT Badak NGL.
“Pembangunan industri harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan buruh lokal,” pungkas Neni.
