Suhud: Jangan Sampai Bebankan Masyarakat

Revisi Tarif Retribusi Jasa Umum Terus Dikaji

SELISIK.ID, Bontang – Komisi III DPRD Bontang kembali membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) retribusi jasa umum, di kantor DPRD Bontang, Senin (6/5/2019).

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Taman.

Wakil Ketua Komisi III Suhud Hariyanto mengungkapkan, dari hasil rapat, pihaknya belum menentukan setuju atau tidak terhadap kenaikan tarif yang diajukan pemkot.

Alasannya, perlu mencari referensi tarif pada daerah lain, seperti ke Sangatta, Samarinda atau Balikpapan.

“Kami (Komisi III, Red) masih mencari referensi agar kenaikan itu tidak signifikan,” ungkapnya.

Suhut menambahkan, item tarif dari raperda alat tera, pada pelayanan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat cukup banyak. Maka dari itu, dengan banyaknya item tersebut, pihaknya akan mengkaji agar saat raperda itu disahkan, tidak menjadi masalah nantinya di kemudian hari.

“Kami setuju saja asal jangan sampai membebankan masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Bagian Hukum Pemkot Bontang Ningsih menjelaskan, melalui Undang- Undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi, jika hanya perubahan tarif saja, menurutnya hanya dengan peraturan wali kota (Perwali) tarif baru itu sudah bisa diterapkan.

“Kecuali ada penambahan item, baru masuk dalam pembahasan raperda,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut dihadiri, Sekretaris Komisi III DPRD Bontang Agus Suhadi, Anggota Komisi III Muhammad Dahnial, dan Ridwan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Diskop-UKMP), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Kelautan (DKP3), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP). (*)

Reporter: Veri