Stok Beras untuk Program MBG di Samarinda Dipastikan Aman
Samarinda – Perum Bulog Samarinda memastikan stok beras mencukupi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda. Kepala Bulog Samarinda, Ronny Anwar, menyatakan pihaknya telah menyiapkan pasokan yang cukup, baik beras medium maupun premium.
“Saat ini, Bulog Samarinda memiliki total stok sekitar 7.000 ton, yang terdiri dari 6.957 ton beras medium dan 55 ton beras premium. Sebagian stok ini telah dikoordinasikan dengan Kepala UPT Badan Gizi Nasional Samarinda untuk mendukung program MBG serta pasokan dari mitra lainnya,” ujar Ronny kepada RRI, Senin (3/2/2025).
Ia menambahkan ketersediaan beras di Bulog tidak hanya untuk program MBG, tetapi juga untuk kebutuhan bantuan pangan gratis yang dialokasikan pada Januari hingga Februari.
“Untuk program MBG, stok kami sangat cukup. Bahkan, untuk bantuan pangan gratis, kami telah menyiapkan alokasi sekitar 1.000 ton untuk Kalimantan Timur. Dengan rata-rata distribusi harian mencapai 20 ton, stok kami diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga empat bulan ke depan,” ucapnya.
Terkait mekanisme distribusi, Ronny menjelaskan penyaluran beras untuk program MBG dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Distribusinya dilakukan ke titik antar sesuai permintaan. Kemasan pun disesuaikan, baik dalam ukuran 50 kilogram maupun 5 kilogram,” kata Ronni.
Bulog Samarinda juga berupaya untuk menyerap beras dari petani lokal, terutama dari sentra produksi di Kutai Kartanegara dan sebagian di Kota Samarinda.
“Kami sedang gencar melakukan penyerapan beras dari program pemerintah, khususnya dari wilayah produksi di Kukar. Harga tebusnya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp12.000 per kilogram,” ujar Ronny.
Dalam pelaksanaan program MBG, Bulog Samarinda telah menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional serta UPT Badan Gizi Nasional di Kota Samarinda. Selain beras, Bulog juga menyiapkan komoditas pangan lainnya seperti minyak goreng.
“Kami sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan kebutuhan pangan. Meski hingga kini belum ada penebusan, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran program,” katanya, mengakhiri.
