Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Rustam Soroti Serapan Anggaran Perubahan Baru Capai 49 Persen

Share your love

Bontang – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di Kota Bontang tahun 2024.

Ia menilai serapan anggaran masih tergolong rendah, lantaran anggaran yang sudah terpakai masih sekitar 49 persen hingga triwulan ketiga.

“Baru 49 persen dari total anggaran perubahan, ya sekitar sebesar Rp 3,3 triliun,” ujarnya, Senin (11/11/2024).

BACA JUGA:  Muhammad Aswar Soroti Proyek Jalan Cipto Mangunkusumo Ganggu Aktivitas Anak Sekolah dan Masyarakat

Rustam mengaku prihatin pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang rendah resapan dana APBD Perubahannya. Bahkan, Ia menyebutkan ada OPD yang masih memiliki anggaran sekitar Rp 1,6 Triliun.

Dirinya menjelaskan, salah satu faktor penyebab keterlambatan itu terjadi adalah gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Ini memang terjadinya skala nasional dan sudah sebulan terakhir, namun kami harap masalah ini bisa terselesaikan segera,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Fraksi Gerindra-Berkarya Tolak Pelabuhan Loktuan untuk Bongkar Muat Batu Bara

Jika sudah normal kembali, pencairan dana bisa dilakukan mulai pertengahan hingga akhir bulan Desember 2024.

Rustam mengajak seluruh pihak, termasuk Komisi B, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan BPKAD untuk memberikan dukungan maksimal kepada OPD yang serapannya rendah.

“Nantinya perlu juga ada evaluasi berkala terhadap kinerja OPD dalam hal pelaporan anggaran fisik dan keuangan,” tandasnya. (Adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!