Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Polemik BBM Oplosan di Kaltim, Pengamat Ekonomi Desak Bentuk Tim Independen

Share your love

Selisik.id – kisruh dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kalimantan Timur menuai sorotan akademisi.

Diketahui, dugaan adanya BBM oplosan di Kaltim mencuat setelah ramainya keluhan Masyarakat pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan usai pengisian BBM.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu lamban dan reaktif.

Ia menyayangkan sikap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang menyatakan masih menunggu laporan resmi sebelum bertindak.

BACA JUGA:  Bontang Bakal Bentuk Satgas Awasi Penyaluran BBM Subsidi

“Saya kira masyarakat sudah banyak menyampaikan keluhan di media sosial, ya kalau terus menunggu laporan resmi dari warga, masalah ini bisa makin meluas, seharusnya pemerintah sigap dan responsif,” kata Purwadi melansir RRI.co.id.

Menurutnya, pembentukan tim independen bukan hanya penting, tetapi mendesak. Tim tersebut harus melibatkan unsur akademisi, lembaga konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan juga aparat penegak hukum untuk menjamin kredibilitas serta objektivitas hasil investigasi.

BACA JUGA:  Jokowi Pamer Subsidi Energi di Tengah Sinyal Harga Pertalite Naik

Purwadi juga minta Pengujian BBM tidak boleh hanya dilakukan di satu atau dua SPBU. Harus acak dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai wilayah di Kaltim. Distribusi dari hulu ke hilir juga perlu ditelusuri, karena kontaminasi bisa terjadi di banyak titik.

Ia menekankan, transparansi menjadi kunci. Hasil pengujian harus diumumkan secara terbuka kepada publik, bukan hanya dikonsumsi internal pemerintah.

BACA JUGA:  Mahasiswa di Kutim Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Masyarakat punya hak untuk tahu kualitas BBM yang mereka beli. Jika terbukti bermasalah, pemerintah juga wajib menjamin ada mekanisme kompensasi atau ganti rugi.

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!