Bontang – Organisasi Kemasyarakatan Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) secara resmi mencabut tiga laporan yang sebelumnya disampaikan kepada aparat penegak hukum. Pencabutan dilakukan setelah seluruh laporan tersebut dicermati kembali melalui proses internal organisasi dan tindak lanjut aparat.
Ketua Umum PHM Pusat sekaligus Ketua PHM Kota Bontang, Udin Mulyono, menjelaskan laporan pertama yang dicabut berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan Shemmy Permatasari, yang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Namun, setelah dilakukan gelar perkara oleh Polres Bontang, tidak ditemukan cukup bukti maupun unsur pidana.
“Atas dasar hasil gelar perkara tersebut, PHM memutuskan mencabut laporan di tingkat pusat,” ujar perwakilan PHM saat ditemui, Jumat (23/1/2025).
Selain itu, PHM juga mencabut dua laporan lainnya, masing-masing terkait dugaan korupsi pada masa pembangunan Rumah Sakit Tipe D serta dugaan maladministrasi di salah satu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa. Ketiga laporan tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Udin Mulyono menegaskan pencabutan laporan dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Seluruh proses disertai penyampaian surat pencabutan secara resmi beserta dokumen pendukung yang lengkap.
“Tidak ada unsur paksaan sama sekali. Semua dilakukan berdasarkan hasil pencermatan internal PHM,” katanya.
Seiring dengan pencabutan laporan tersebut, PHM juga menyatakan sikap mendukung pemerintahan Kota Bontang yang terpilih. Dukungan itu, menurut Udin, didasarkan pada hasil pembacaan draf visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta hasil diskusi bersama seluruh anggota PHM.
“PHM saat ini mendukung dan mensupport Pemerintah Kota Bontang untuk berbenah,” ujarnya.
Meski menyatakan dukungan, PHM menegaskan tetap akan menjalankan perannya sebagai organisasi masyarakat yang aktif memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai perlu untuk didiskusikan.
