Balikpapan – Harapan mendapat keringanan biaya kuliah berubah menjadi kekecewaan mendalam. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan, Ade Rahayu Putri, mengaku merasa “diprank” setelah dinyatakan tak lagi memenuhi syarat sebagai penerima program Gratispol Pemprov Kaltim.
Padahal sebelumnya dinyatakan lolos dan telah menjalani perkuliahan selama satu semester. Ade merupakan mahasiswi S2 Manajemen Teknologi kelas eksekutif ITK. Polemik bermula pada 8 Juli 2025, saat ia mempertanyakan secara langsung mekanisme penerimaan bantuan biaya pendidikan Gratispol melalui nomor WhatsApp resmi program tersebut.
“Itu programnya apakah khusus untuk reguler atau kelas pekerja bisa juga,” tulis Ade, sebagaimana tangkapan layar percakapan yang ia unggah di media sosial.
Pertanyaan itu dijawab admin Gratispol dengan mengirimkan lima poin tahapan pendaftaran. Namun, Ade tak menemukan penjelasan soal kelas reguler maupun eksekutif. Ia pun kembali menegaskan.
“Berarti boleh ya kak kalau ambil kuliah yang kelas eksekutif (kelas malam)?” tanyanya. Admin Gratispol kemudian membalas, “Boleh saja tergantung kampusnya ada kah kelas malam?”
Jawaban tersebut membuat Ade mantap melangkah. Dia mendaftar, mengikuti seluruh tahapan seleksi, hingga mengunggah seluruh berkas persyaratan. “Karena kata admin Gratispol mahasiswa eksekutif boleh daftar,” ujarnya dilansir Kaltimpost.id.
Pada pengumuman tahap dua, nama Ade bersama sejumlah mahasiswa kelas eksekutif ITK tercantum sebagai penerima Gratispol. Status penerimaan itu bahkan aktif di akun masing-masing mahasiswa.
Sesuai ketentuan awal, mahasiswa kelas eksekutif diwajibkan membayar UKT penuh sebesar Rp 15 juta pada semester pertama. Skemanya, Rp 10 juta akan diganti melalui Gratispol, sementara Rp 5 juta ditanggung pribadi.
Satu semester berjalan, perkuliahan berlangsung normal. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinilai memuaskan. Mahasiswa pun menunggu kejelasan pengembalian dana serta skema pembayaran semester berikutnya.
Namun, kejutan datang pada 13 Januari 2026. Mahasiswa menerima surat resmi yang menyatakan bahwa kelas eksekutif, kelas malam, dan sejenisnya tidak lagi memenuhi kriteria penerima Gratispol.
“Padahal nama saya tercantum dan sudah lolos. Tapi baru kemarin saya dapat surat kalau kelas eksekutif tidak masuk program tersebut,” kata Ade.
Keputusan itu memukul mahasiswa. Harapan mendapat bantuan biaya kuliah pupus setelah enam bulan perkuliahan berjalan.
“Rasanya seperti ditipu. Ini jelas merugikan. Bahkan ada mahasiswa yang memilih mengundurkan diri karena pembatalan dilakukan setelah kuliah berjalan lama,” imbuhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan akan melakukan pengecekan. “Terkait itu, saya akan cek terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (20/1).
Seno mengaku belum menerima laporan resmi dari tim Gratispol. Dia menegaskan, kejadian semacam ini seharusnya tidak terjadi. “Nanti akan kami cek dan informasikan kembali. Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Menurut Seno, persoalan tersebut kemungkinan bersifat teknis, baik di internal ITK maupun dalam pengelolaan program Gratispol. “Hari ini juga akan kami lakukan pengecekan lebih lanjut,” pungkasnya.
