BONTANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti tujuh poin yang rentan menjadi temuan.
Hal itu disampaikan dalam monitoring dan evaluasi (monev) program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Kamis 10 Februari 2022.
Kasatgas Supervisi Wilayah Kota KPK RI Wahyudi mengatakan, dari tujuh poin yang dikaji, satu di antaranya adalah RS Taman Sehat.
KPK menyarankan Pemkot Bontang mengkaji ulang penggunaan RS Tipe D sebagai rumah sakit umum daerah.
Meski begitu, Wahyudi mengapresiasi capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) 2021 Kota Bontang yaitu 89.2 persen, peringkat kedua tertinggi setelah Kota Balikpapan.
“Harapannya di 2022 bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya usai monev di gedung Pendopo, Kamis (10/2/2022) sore.
Wali Kota Bontang Basri Rase mengapresiasi KPK RI melihat kinerja Pemkot Bontang secara langsung di lapangan.
“Saya sangat berterimakasih dengan datangnya KPK ke Bontang supaya kita bisa mengevaluasi dan langkah-langkah perbaikan ke depannya,” ujarnya.
Soal rumah sakit, Basri mengatakan KPK menilai RS Tipe D sangat tidak layak menjadi rumah sakit umum.
Alasannya, kata Basri Rase, ada beberapa sarana yang tidak memenuhi syarat berdasar Permenkes. Seperti UGD berada di lantai dasar, parkiran dan lokasi yang tidak strategis.
“Mereka sarankan kalau rumah sakit berada di pinggir jalan karena mudah diakses. Bukan di dalam gang,” sambung Basri.
Meski begitu, Basri menerima saran dari KPK agar bangunan RS Tipe D dimanfaatkan dalam hal lain.
“Dr. Toetok tadi menyarankan agar dijadikan tempat terapi saraf atau rumah sakit ibu dan anak. Yang jelas masih dalam layanan kesehatan juga lah,” tandasnya.
Monev ini dihadiri Wali Kota Bontang beserta wakil, sekretaris daerah dan beberapa kepala OPD. (red/sel)
