Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaporkan harga bahan pokok di daerah itu relatif stabil menjelang Idulfitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim, Heni Purwaningsih di Samarinda, Minggu mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan per 5 Maret 2026, stok pangan secara umum aman namun memerlukan pengawasan ketat pada komoditas tertentu.
Data terbaru menunjukkan harga beras medium berada di angka Rp15.459/kg, sementara beras premium dibanderol Rp16.623/kg.
Untuk komoditas pelengkap, gula pasir menyentuh Rp18.842/kg dan minyak goreng curah stabil di kisaran Rp17.714/liter.
“Secara umum kondisi terkendali. Namun, perhatian khusus diberikan pada komoditas yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah,” ujar Heni dilansir Antara.
Sejumlah komoditas yang terpantau melambung di atas harga acuan meliputi Cabai Rawit Merah: Rp74.625/kg (naik 1,02% secara harian), Cabai Merah Keriting: Rp46.625/kg, Bawang Merah: Rp44.983/kg dan Daging Sapi: Rp158.565/kg.
Sebaliknya, kabar baik datang dari komoditas daging ayam yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,20 persen, memberikan sedikit relaksasi bagi beban belanja masyarakat.
Heni mengakui adanya disparitas harga antar kabupaten/kota di Bumi Etam. Faktor distribusi logistik dan jarak tempuh antar wilayah masih menjadi variabel utama yang memicu perbedaan harga di lapangan.
Jika dikomparasikan dengan daerah penghasil seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, atau tetangga Kalimantan Selatan, rata-rata harga bahan pokok di Kaltim memang cenderung lebih tinggi, khususnya pada daging sapi dan cabai.
Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Kaltim pada pasokan luar daerah untuk komoditas tersebut.
Langkah pengendalian inflasi ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan pengejawantahan dari visi pembangunan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dalam RPJMD 2025–2029, pasangan pemimpin ini mengusung misi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Penguatan ekonomi inklusif melalui stabilitas harga menjadi fondasi penting. Pemerintah Provinsi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat tiga pilar utama yakni pemantauan harga berkala secara real-time, penguatan distribusi logistik guna memangkas biaya angkut dan ketiga koordinasi intensif antar pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok hingga pelosok.
“Pengendalian inflasi adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga yang stabil, kita mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutup Heni.
