PPU – Kementerian Hak Asasi Manusia dan Otorita Ibu Kota Nusantara menjajaki pengintegrasian prinsip hak asasi manusia dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin mengatakan penguatan perspektif HAM dapat diadopsi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
“Penguatan perspektif hak asasi manusia dapat diadopsi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia,” kata Mugiyanto di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu dilansir dari Antara.
Koordinasi dan sinergi Kementerian HAM dengan Otorita IKN dilakukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pengintegrasian prinsip HAM mencakup pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi warga di sekitar IKN.
Kementerian HAM juga menjajaki pengembangan IKN sebagai kota yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan, program, dan tata kelola pembangunan.
Konsep kota berbasis HAM tersebut dinilai sejalan dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan masukan Kementerian HAM mengenai penguatan perspektif HAM dalam pembangunan IKN menarik untuk dikaji lebih lanjut.
“Masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN,” kata Basuki.
Ia mengatakan Kementerian HAM diharapkan mendukung implementasi prinsip HAM di IKN melalui program yang konkret dan terukur.
Otorita IKN membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian HAM dalam penyusunan program penguatan HAM yang dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan ibu kota baru.
Basuki mengatakan Otorita IKN akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM agar pembangunan IKN berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
