Bontang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang tengah mengupayakan revisi Peraturan Daerah (Perda) mengenai skema insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Langkah ini dilakukan untuk menyetarakan penerimaan insentif, terutama bagi guru yang belum menempuh pendidikan Sarjana (S1).
Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparudin, menjelaskan bahwa ketentuan insentif saat ini masih membedakan besaran penerimaan berdasarkan tingkat pendidikan guru. Menurutnya, banyak guru PAUD di kota tersebut belum memiliki gelar sarjana sehingga berpengaruh terhadap jumlah insentif yang diterima.
“Masih banyak guru PAUD di Bontang yang pendidikannya belum sarjana. Dalam aturan saat ini, besaran insentif bergantung pada tingkat pendidikan. Kami ingin semuanya disetarakan sehingga tidak ada perbedaan,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Rencana revisi ini telah disampaikan kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan akan dibahas bersama DPRD Kota Bontang. Disdikbud berharap proses pembahasan tersebut dapat segera terealisasi agar kesetaraan insentif dapat diterapkan.
“Kami sudah sampaikan ke Ibu Wali Kota, dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPRD. Harapannya bisa segera terealisasi,” harapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Neni Moerniaeni menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan insentif guru PAUD dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Namun, peningkatan tersebut belum dapat diberlakukan sebelum revisi Perda terkait diselesaikan.
Dengan revisi Perda ini, Disdikbud Bontang menargetkan terciptanya sistem pemberian insentif yang lebih adil dan seragam bagi seluruh guru PAUD, sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini.
