Dewan Sebut Pembangunan Bandara Kutim Terkendala Perizinan

Kutim – Pembangunan bandar udara (Bandara) di Kutai Timur, masih menjadi buah bibir di kalangan politikus. Pasalnya, hingga kini infrastruktur untuk transportasi pesawat terbang tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Yusuf T Silambi menjelaskan salah satu kendala pemerintah saat ini, yaitu sulitnya memperoleh perizinan.

“Bandara di Kutim sebetulnya kami inginkan sudah terealiasi paling lambat tahun 2025. Kemudian dalam pembangunannya, harus menggunakan APBD sendiri ketimbang mengandalkan landasan dari PT KPC. Supaya bebas dalam penggunaannya tanpa terganggu oleh pihak lain,” jelasnya belum lama ini.

Ia menyarankan agar pembangunan bandara yang baru melalui skema multi years atau tahun jamak. “Walaupun selama ini KPC selalu memberi ruang dalam kerja sama untuk landasan pesawat. Tapi saran kami, pemerintah mencari lokasi baru untuk membangun bandara,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kutim, Jimmi juga mendorong pembangunan bandara demi menunjang peningkatan pembangunan daerah. Ia menyebut, fasilitas tersebut akan membawa banyak dampak posisitif atas kehadiran ibu kota nusantara (IKN).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan sejumlah peran penting bandara. Selain memudahkan akses ke lokasi yang cukup jauh, bandara juga berfungsi sebagai pintu keluar masuk untuk kegiatan ekonomi lokal dan luar daerah. Tak hanya itu, kata Jimmi tentunya juga akan membentuk perekonomian dunia, pola mobilitas, dan hubungan sosial.

“Jadi tidak hanya berfungsi sebagai transportasi utama di udara, tapi banyak dampak positif lainnya yang akan ditimbulkan,” sebutnya beberapa waktu lalu.

Jimmi menekankan sejatinya pemerintah segera mencari solusi atas pembangunan bandara tersebut. Sebab, ia menilai masyarakat sangat menginginkan transportasi yang lebih cepat. “Semoga bisa diwujudkan untuk masyarakat,” harapnya. (Adv)