David Rante Ungkap Lambatnya Penyerapan APBD Kutim 2023 Akibat Pelaksanaan Kegiatan yang Tak Maksimal
Kutim – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat finalisasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang hearing kantor DPRD kutim.
Anggota komisi B DPRD Kutim, David Rante mengatakan sebagian rapat tersebut membahas tentang penyerapan APBD Kutim yang dinilai masih cukup lambat.
“Pembahasan pertama APBD itu terkesan lambat, sehingga pas akhir tahun itu terkesan buru-buru dan memang banyak yang tidak menyerap dengan baik,” kata David pada Kamis (11/07/2024).
Dirinya mengatakan, keterlambatan realisasi APBD ini disebabkan oleh proses pelaksanaannya yang belum cukup maksimal hingga hal itu menimbulkan keterlambatan pada penyerapannya.
“Terkendala di proses pelaksanaannya. Karena kan kalau dilihat sekarang bisa dilakukan lewat online juga agar bisa lebih meminimalisir masalah. Tapi, saya tidak tahu pasti juga apakah masalahnya dari sisi SDM atau sistem,” tutur David.
Selain itu, David juga mengatakan bahwa tender juga sedikit banyak berpengaruh pada proses teknis penyerapan APBD.
“APBD itu kan mencakup keseluruhan jadi kalau soal proses tender itu teknis, cuma soal pelaksanaan seperti pihak ketiga kan ada kontrak lama pekerjaan dan seterusnya. Tapi yang lain seperti silpa di beberapa SKPD tidak terlaksana sesuai perencanaan. Contohnya anggaran untuk penambahan jumlah SDM,” jelas David.
Menurut David sendiri, hal itu tidak terealisasi karena kuotanya tidak terpenuhi. Misalnya, PPPK yang tidak mencapai target.
“Umpama di 2023 itu targetnya seribuan, tapi yang ada itu cuma enam ratus misalnya, jadi otomastis ada silpa kalau tidak sesuai target,” ucap David. (Adv)
