Boleh Mudik Dalam Provinsi, Asal Tidak Keluar Kaltim

Samarinda – Kasus Covid-19 di Kaltim perlahan terus mengalami penurunan. Kini, jumlah yang sembuh lebih banyak dibandingkan penambahan kasus baru. Meski begitu, risiko masih bisa datang dari momen Lebaran tahun ini. Seperti libur akhir tahun lalu, yang membuat penambahan kasus Covid-19 meningkat pada awal tahun. Lonjakan serupa bisa terjadi pada Lebaran nanti.

Pemerintah pun membuat antisipasi. Salah satunya meniadakan mudik. Di Kaltim, pemprov bakal menitikberatkan pada angkutan udara dan laut. Serta pada batas-batas antarprovinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Arih Franata Filipus (AFF) Sembiring mengatakan, pihaknya akan melakukan pembatasan sesuai surat edaran dari pusat.
“Tidak ada yang dikurangkan, tidak ada yang dilebihkan,” katanya (16/4/2021).

Arih menjelaskan, pengetatan dilakukan pada titik-titik masyarakat Kaltim yang hendak keluar-masuk provinsi.

Di sisi lain, bakal ada petugas yang berjaga untuk mengawasi masyarakat yang bakal melintas untuk mudik. Khususnya di titik-titik yang bakal jadi perlintasan antarkota. Namun, Arih mengungkapkan, masyarakat yang biasa melintas antarkota di Kaltim tidak akan diminta putar balik. Sebab, ada beberapa masyarakat yang memang harus melintas antarkota untuk keperluan logistik ataupun pekerjaan dan domisilinya. Dia menegaskan, petugas bisa mengidentifikasi mana masyarakat yang lewat untuk mudik, dengan mereka yang biasa lewat untuk keperluan lain. Hal ini bisa dilihat dari bawaan si penumpang hingga nomor polisi kendaraan mereka.

“Kalau untuk masih dalam satu Kaltim sebenarnya tidak begitu masalah. Hanya, yang benar-benar kita jaga ini yang keluar-masuk Kaltim,” terangnya.

Sebab, risiko penularan dari kota-kota besar di Pulau Jawa rentan terjadi. Berbeda jika masih di dalam Kaltim. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan ketat ketika harus keluar rumah. Di sisi lain, salah satu moda transportasi yang berisiko karena memiliki daya jangkau antarpulau yaitu angkutan udara. Tetapi hingga saat ini, belum memiliki petunjuk teknis, sehingga pihak bandara belum tahu nanti apakah mesti tutup atau tetap beroperasi. Mengingat masih ada angkutan yang diperbolehkan seperti angkutan logistik dan bandara perintis

“Belum ada petunjuk teknisnya. Jadi, belum bisa menjawab,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Agung Pracayanto.

Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat mematuhi larangan mudik Lebaran tahun ini. ”Pengalaman tahun lalu, terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang,” kata Jokowi.

Pertama terjadi pada libur Idulfitri tahun lalu. Kenaikan mencapai 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen. Kenaikan kasus juga terjadi saat libur panjang 20–23 Agustus lalu. Libur ini mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus hingga 119 persen dengan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen.

Lonjakan ketiga terjadi saat masa libur 28 Oktober hingga 1 November. Diketahui terjadi kenaikan kasus hingga 95 persen yang diikuti pula dengan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen. “Terakhir, yang keempat, terjadi saat libur di akhir tahun, 24 Desember sampai 3 Januari,” katanya. Setelah libur ini mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen. Selain kenaikan kasus, pertimbangan pelarangan mudik Lebaran juga berdasar pertimbangan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir. Pemerintah ingin menjaga dan menekan kasus Covid-19.

“Kasus harian juga telah mengalami tren penurunan di mana pada awal 2021 kita pernah mengalami kasus harian sebanyak 14 ribu bahkan 15 ribu kasus,” ucapnya. Belakangan ini, jumlah kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari.

“Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini,” katanya. Jokowi menyatakan atas pertimbangan tersebut, pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat.

Jokowi menyatakan bahwa dia memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Namun, menurutnya di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan. “Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat,” tuturnya. (prokal)