Samarinda – Belanja negara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Januari hingga 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp15,02 triliun untuk berbagai aktivitas, dengan dominasi pembangunan jalan bebas hambatan alias jalan tol pendukung kelancaran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Realisasi sebesar ini setara dengan 37,74 persen dari pagu yang sebesar Rp39,81 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin.
Serapan sebesar ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,2 triliun atau 34,99 persen dari pagu, dengan realisasi belanja modal Rp3,16 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan tol sebagai dukungan infrastruktur IKN.
Sementara untuk realisasi belanja pegawai sebesar Rp2,03 triliun atau terserap 44,86 persen dari pagu, dan belanja barang telah terealisasi Rp998,78 miliar atau 26,43 persen dari pagu.
“Sedangkan untuk penyaluran dana transfer ke daerah, hingga 31 Mei sebesar Rp8,82 triliun atau 39,96 persen dari pagu,” kata Tjahjo mengutip Antara.
Sejauh ini, katanya, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik , dan DAK nonfisik, mencatatkan pertumbuhan penyaluran dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi DAU sebesar Rp5,07 triliun atau 43,93 persen, DAK fisik Rp2,72 miliar atau 11,04 persen, dan DAK nonfisik Rp1,19 triliun atau 44,26 persen dari pagu masing-masing.
Sedangkan dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dengan realisasi sebesar Rp2,44 triliun atau 32,41 persen dari pagu.
Untuk dana desa telah tersalur sebesar Rp106,24 miliar atau 39,97 persen dari pagu. Untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terealisasi sebesar Rp2,05 triliun yang disalurkan kepada 23.902 debitur, untuk usaha mikro terealisasi Rp28,67 miliar yang disalurkan kepada 4.323 debitur.
“Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kaltim hingga Mei 2026 menunjukkan performa yang solid, menggambarkan komitmen belanja negara yang efektif untuk mengawal pembangunan infrastruktur strategis dan memperkokoh ekonomi kerakyatan melalui penyaluran modal usaha,” katanya.
Hal ini, katanya lagi, mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan.
