APBD Kaltim Diminta Maksimalkan untuk Masyarakat

Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan.

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Samarinda – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan dana APBD secara benar dengan program kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi spending atau pengeluaran APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Sekda Sri Wahyuni dikutip dari Antara.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa belanja pemerintah salah satunya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim.

Saat ini lanjut Sekda Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.

Sekda juga mengungkapkan, Pemprov Kaltim sedang melakukan penguatan pola penyusunan renstra.

Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta memaparkan rencana strategis apa yang akan mereka lakukan pada 2024-2026.

Ini penting, agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.

“Jangan sampai nanti spending belanjanya habis, tapi dampaknya tidak ada. Ini yang akan menjadi perhatian kita,” tegasnya.

Output setiap program kegiatan harus jelas dan setiap kepala OPD wajib tahu.

“Kepala OPD harus paham program dan bertanggung jawab untuk mengawal program itu. Itu juga pesan Pak Gubernur saat rapim kemarin,” beber Sekda.

“Kegiatan harus jelas. Siapa penerima manfaatnya. Bukan sekadar memenuhi tupoksi OPD,” tegasnya.

Spending APBD juga harus memberi dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Salah satunya dengan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri.