Alot hingga 7 Kali Skorsing, UMP Kaltim 2027 Disepakati Rp4,04 Juta

selisik
3 Min Read

Samarinda – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari usulan awal serikat pekerja atau buruh yang sempat meminta upah minimum mencapai Rp5,7 juta.

Kesepakatan itu dicapai setelah melalui perundingan alot selama dua hari. Meski telah disepakati seluruh unsur Dewan Pengupahan, besaran UMP tersebut masih menunggu penetapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan perbedaan usulan menjadi salah satu hal yang membuat pembahasan berlangsung panjang. Masing-masing unsur mempertahankan argumentasi terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan.

“Perundingan berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Serikat buruh awalnya bersikeras UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5,7 juta,” ujar Slamet.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2024 Naik, Segini Besarannya

Dia menjelaskan, perundingan bahkan harus melalui tujuh kali skorsing sebelum seluruh unsur mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, Dewan Pengupahan menyetujui penghitungan UMP berdasarkan persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mengacu berita acara rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim tertanggal 19 November 2026, penghitungan UMP 2027 menggunakan persentase KHL sebesar 67 persen dari nilai Rp6.039.344.

Hasil penghitungan tersebut menghasilkan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 atau mengalami kenaikan 7,02 persen dibandingkan UMP 2026.

Penyesuaian tersebut mengacu pada surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2026 Berpotensi Tembus Rp3,8 Juta

Kesepakatan itu juga merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139 ayat (4), serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, Dewan Pengupahan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menetapkan besaran UMP tersebut melalui keputusan gubernur.

Enam Sektor Masuk Pembahasan UMSP

Di tengah kesepakatan UMP, pembahasan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Kaltim 2027 masih menyisakan pekerjaan. Dewan Pengupahan baru menyepakati enam sektor yang akan masuk dalam ketentuan upah minimum sektoral.

Keenam sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit dan pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) dan turunannya.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2026 Naik 5,12 Persen, Setara Rp180 Ribu

Slamet menyebutkan, besaran UMSP untuk masing-masing sektor belum diputuskan. Pembahasan nominal dijadwalkan kembali berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

“Besaran untuk UMSP diputuskan hari Selasa (24/11/2026) mendatang dan akan dirundingkan lagi. Berdasarkan aturan, masih punya waktu lima hari dari putusan UMP,” jelasnya.

Setelah pembahasan di tingkat provinsi, tahapan penetapan upah minimum akan berlanjut ke tingkat kabupaten/kota, termasuk penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

TAGGED:
Share This Article