Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menggodok langkah strategis untuk merombak sistem transportasi darat secara komprehensif.
Mulai dari integrasi terminal, penataan ulang armada bus, hingga penerapan layanan on-bus cashless demi meningkatkan kualitas layanan publik dan mengatasi tantangan mobilitas antar-wilayah.
Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, menjelaskan langkah awal yang paling krusial adalah memusatkan operasional bus ke Terminal Sei Kunjang untuk memaksimalkan kapasitas dan mengurai kepadatan.
“Kami di sini ada sekitar 60 bus yang mengendap atau 30-lah. Tapi kalau kami keluarkan, malam mereka nanti enggak masuk lagi ke terminal kalau misalnya mereka mendapatkan pool yang lebih dekat di jalan. Makanya, kami tidak berani mengeluarkan mereka. Jadi keberadaan mereka mengendap kesannya seperti terminal ramai, padahal tidak,” ujar Rudi Mas’ud.
Dengan pemusatan operasional ke Terminal Sei Kunjang yang akan direvitalisasi, kapasitas tampung akan semakin optimal karena didukung sekitar 30 hingga 60 bus AKAP dengan titik pemberangkatan yang terpusat.
Selain pemusatan bus, Pemprov Kaltim telah melakukan survei selama sepekan kepada masyarakat dan pihak terkait. Hasilnya, mayoritas mendukung integrasi trayek 68.
Pemprov juga menyelaraskan jadwal dari ketiga terminal yang mencakup 131 pemberangkatan dengan konsep slot time, yakni pemberangkatan setiap 7,5 menit untuk jalur utama dan setiap 15 menit untuk masing-masing lajur.
Terminal Sei Kunjang rencananya akan dialihfungsikan sebagai pusat penyimpanan kendaraan terpadu, sementara aset Pemprov tetap berjalan melalui retribusi tempat khusus parkir.
Guna menjamin keselamatan dan kelayakan operasional, setiap kendaraan yang masuk diwajibkan melalui uji ramp check secara ketat.
“Jadi, kalau tidak lurus ramp check, tidak boleh masuk ke Samarinda Seberang. Kalau selama ini kalau mereka sudah berada di Samarinda Seberang terus sudah ada penumpang di atasnya, kita akan sulit. Kalau ternyata kendaraan itu tidak laik operasional, kita akan sulit untuk tidak memberangkatkan,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, disoroti pula tantangan rasio ekonomi terkait operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang memerlukan subsidi agar tetap berkelanjutan di tengah karakteristik geografis dan jumlah penduduk Kaltim.
Perbandingan ditarik dengan wilayah lain seperti Sulawesi yang memiliki cakupan luas dan penduduk lebih padat, di mana efisiensi armada sangat bergantung pada dukungan regulasi dan subsidi pemerintah.
Kendati demikian, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait serta pihak perbankan guna mencari solusi terbaik dalam pembiayaan peremajaan armada, penataan loket, penyediaan fasilitas modern seperti kitchen set di area istirahat, serta penerapan sistem digitalisasi pembayaran (cashless).
Melalui langkah transformasi ini, diharapkan wajah transportasi darat di Kalimantan Timur dapat semakin tertib, modern, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat luas.
