Samarinda – Flyer undangan debat terbuka yang mencatut nama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Teras Samarinda, rupanya sengaja dibuat BEM KM Unmul sebagai bentuk sindiran politik. Mereka mengklaim surat tantangan debat sudah lama dilayangkan ke Pemprov Kaltim, namun tak pernah mendapat jawaban pasti.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra mengatakan flyer tersebut merupakan bagian dari penegasan. Mahasiswa masih menunggu respons gubernur soal tantangan debat yang disampaikan sejak aksi Februari lalu. Menurutnya, surat resmi juga telah dikirim lengkap secara administratif.
“Surat tantangan debat itu sudah kami masukkan sejak setelah aksi Februari. Bahkan waktu ada pernyataan kalau suratnya belum sampai ke meja gubernur, kami langsung publikasikan bukti tanda terimanya dan nomor antreannya di Instagram,” ujar Hiththan kepada detikKalimantan, Rabu (6/5/2026).
Ia mengatakan tantangan debat sebenarnya sudah disampaikan langsung sejak 23 Februari. Namun hingga forum digelar di Teras Samarinda sore ini, pihaknya mengaku tidak pernah menerima kepastian kehadiran dari gubernur.
“Karena enggak ada jawaban yang jelas, akhirnya kami ambil sikap anggap saja gubernur menerima tantangan. Tapi yang hadir tadi bukan gubernurnya langsung, melainkan fotonya,” katanya.
Meski tanpa kehadiran Pemprov Kaltim, forum tetap berlangsung. Dalam diskusi tersebut, mahasiswa kembali menyoroti sejumlah isu yang sebelumnya dibawa saat aksi, mulai dari kerusakan lingkungan, lubang tambang, hak buruh, PHK hingga polemik rumah jabatan dan fasilitas pejabat.
“Kegiatan tadi garis besarnya tetap sama seperti tuntutan aksi sebelumnya. Kami bicara soal persoalan di Kaltim hari ini, mulai dari ekologis, pendidikan gratis, sampai kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Hiththan memastikan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti sampai di forum tersebut. Ia menyebut mahasiswa tetap membuka ruang debat jika gubernur sewaktu-waktu bersedia hadir.
“Kalau tiba-tiba gubernur tertarik debat, kami siap kapan saja,” ucap Hiththan.
Rencanakan Demo Jilid 3
Sementara itu, Hiththan juga mengatakan gelombang aksi lanjutan terkait hak angket DPRD Kaltim tengah direncanakan. Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim bersama sejumlah elemen mahasiswa, dijadwalkan menggelar konsolidasi pada malam ini untuk menentukan arah gerakan berikutnya.
Menurutnya, dinamika politik pascaaksi jilid dua mulai memunculkan kekhawatiran mahasiswa. Terutama setelah muncul kabar ada pihak yang sebelumnya mendukung hak angket namun kini mulai berubah sikap.
“Malam ini ada konsolidasi teman-teman aliansi dan kami dari BEM KM Unmul juga ikut hadir. Arah gerak selanjutnya akan dibahas di situ,” ujar Hiththan.
Ia mengatakan kemungkinan aksi jilid tiga terbuka lebar jika proses hak angket tidak menemukan kejelasan. Apalagi, mahasiswa menilai ada upaya-upaya untuk meredam dorongan pembentukan hak angket di DPRD Kaltim.
“Kalau hak angket ini enggak menemukan titik terang, kemungkinan besar memang akan ada aksi lagi. Karena hari ini mulai terlihat ada dinamika, bahkan ada yang awalnya setuju sekarang seperti mempertimbangkan ulang,” katanya.
Hiththan menilai situasi tersebut membuat mahasiswa harus terus mengawal proses politik yang sedang berjalan. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak hanya berhenti pada aksi turun jalan, tetapi juga memastikan tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami tetap optimis hak angket ini bisa berjalan. Kalau memang ada upaya-upaya untuk mendeeskalasi atau menghambat, ya pasti akan ada respons lagi dari gerakan,” tegasnya.
(detikKalimantan)
