Balikpapan – Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan komitmen kepolisian untuk melakukan pengamanan secara humanis.
Irjen Pol. Endar Priantoro menyatakan, paradigma pengamanan kepolisian saat ini telah bertransformasi. Ia meminta masyarakat tidak memandang aparat sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang melayani dan menjamin hak demokrasi.
“Unjuk rasa adalah hak demokrasi masyarakat yang wajib kami jaga. Konsep kami adalah pengamanan yang lebih humanis. Kami hadir untuk melayani pelaksanaan aspirasi tersebut agar berjalan lancar,” ujar Irjen Pol. Endar Priantoro, Kamis 16 April 2026, melansir RRI.co.id.
Guna memastikan situasi tetap kondusif, Polda Kaltim berencana menyiagakan sedikitnya 1.900 personel gabungan. Kekuatan ini terdiri dari unsur internal Kepolisian, TNI, hingga Satpol PP.
Pengamanan akan difokuskan pada dua lokasi utama sesuai pemberitahuan yang diterima, yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Selain itu, akses jalan protokol dan fasilitas publik di sekitar objek vital tersebut juga menjadi prioritas pengawasan.
Dalam arahannya, Kapolda mengimbau para koordinator lapangan dan peserta aksi untuk tetap tertib serta tidak mudah terprovokasi. Ia menekankan pentingnya memfilter pihak-pihak luar yang berpotensi menyusup dengan tujuan destruktif atau anarkis.
“Psikologi massa sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa menjaga diri dan tetap konstruktif. Jangan biarkan kedamaian Kalimantan Timur terusak oleh tindakan anarkis,” ujar Irjen Pol. Endar.
Selain keamanan di lapangan, Kapolda juga menyoroti penggunaan media sosial. Ia meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi dan selalu melakukan verifikasi (cek fakta) sebelum menyebarkan berita guna menghindari disinformasi yang dapat memperkeruh suasana.
Hingga saat ini, situasi keamanan di Kalimantan Timur dilaporkan masih sangat stabil dan kondusif. Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan predikat Kaltim sebagai provinsi yang damai.
“Silakan sampaikan pendapat dan aspirasi dengan sebaik-baiknya, kami akan kawal. Namun, bagi pihak-pihak yang sengaja ingin mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindak pidana, kami sudah mengantisipasi dan akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ucap Kapolda Kaltim.
