Samarinda – Aksi demonstrasi terhadap sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan jajarannya bakal digelar besar-besaran pada 21 April 2026. Menjelang aksi, masyarakat mulai mendirikan posko dan bantuan logistik mulai mengalir.
Berbeda dengan aksi demo biasanya, kali ini tidak hanya menggema di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, tetapi juga berbagai kalangan. Keterlibatan masyarakat mewujud nyata dalam bentuk bantuan, mulai dari tumpukan kardus air mineral hingga uang.
Melansir detikKalimantan, saat ini, terdapat dua titik utama posko penerimaan logistik, yakni di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda. Irma Suryani, salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, menuturkan bahwa bantuan datang tidak hanya dari warga Samarinda, melainkan juga dari Balikpapan hingga Tenggarong.
“Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai,” ungkap Irma.
Untuk kebutuhan air minum saja, stok yang menumpuk di posko dinilai sudah sangat melimpah dan cukup untuk menyuplai dahaga lebih dari 1.000 peserta aksi. Tidak berhenti di logistik pangan, bantuan berupa uang tunai juga terus bertambah.
Meski belum dihitung secara menyeluruh, donasi yang masuk melalui metode pembayaran QRIS saja sudah menyentuh angka Rp 20 juta dan diperkirakan totalnya mencapai puluhan juta rupiah.
Sisi lain dari fenomena ini adalah para donatur tidak didominasi oleh kalangan berduit, melainkan justru mengalir deras dari keringat masyarakat kecil yang ikut merasa resah. Irma mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang telah berkontribusi dengan cara mereka masing-masing.
“Ada pemulung yang kasih Rp 20 ribu, bahkan ada yang Rp 5 ribu. Anak SD juga ada yang nyumbang Rp 1.000. Ibu-ibu pedagang juga ikut bantu semampunya, bahkan ada yang bawa hasil kebun seperti singkong dan pisang,” ceritanya.
Tumpukan logistik dari masyarakat ini disebut-sebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, seperti pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar yang dianggap tidak berempati.
Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, mengungkapkan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi. Dari berbagai diskusi, tuntutan massa kini mengerucut pada tiga poin utama.
Pertama, menuntut evaluasi menyeluruh (audit) terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar. Kedua, mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, massa mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan independen. Pasalnya, masyarakat menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang saat ini diisi oleh saudara kandung sang gubernur.
“Jangan sampai relasi keluarga ini memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” tegas Kamarul.
Di sisi lain, ia juga mengklarifikasi bahwa poster bertuliskan “lengserkan gubernur” yang beredar luas bukanlah tuntutan dari kelompok mahasiswa, mengingat hal ekstrem tersebut harus melalui mekanisme konstitusional yang jelas.
(detikKalimantan)
