Selisik.id – kisruh dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kalimantan Timur menuai sorotan akademisi.
Diketahui, dugaan adanya BBM oplosan di Kaltim mencuat setelah ramainya keluhan Masyarakat pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan usai pengisian BBM.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu lamban dan reaktif.
Ia menyayangkan sikap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang menyatakan masih menunggu laporan resmi sebelum bertindak.
“Saya kira masyarakat sudah banyak menyampaikan keluhan di media sosial, ya kalau terus menunggu laporan resmi dari warga, masalah ini bisa makin meluas, seharusnya pemerintah sigap dan responsif,” kata Purwadi melansir RRI.co.id.
Menurutnya, pembentukan tim independen bukan hanya penting, tetapi mendesak. Tim tersebut harus melibatkan unsur akademisi, lembaga konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan juga aparat penegak hukum untuk menjamin kredibilitas serta objektivitas hasil investigasi.
Purwadi juga minta Pengujian BBM tidak boleh hanya dilakukan di satu atau dua SPBU. Harus acak dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai wilayah di Kaltim. Distribusi dari hulu ke hilir juga perlu ditelusuri, karena kontaminasi bisa terjadi di banyak titik.
Ia menekankan, transparansi menjadi kunci. Hasil pengujian harus diumumkan secara terbuka kepada publik, bukan hanya dikonsumsi internal pemerintah.
Masyarakat punya hak untuk tahu kualitas BBM yang mereka beli. Jika terbukti bermasalah, pemerintah juga wajib menjamin ada mekanisme kompensasi atau ganti rugi.
