12 Aset Bangunan Jadi Sorotan KPK, Wali Kota Minta OPD Tertib Administrasi

BONTANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menyorot pengelolaan 12 aset bangunan milik Pemkot Bontang. Catatan Lembaga anti rasuah itu menjadi perhatian Wali Kota Bontang Basri Rase.

Sejumlah aset yang disorot itu terkait dengan pemanfaatan gedung. Tercatat ada 11 aset yang tidak difungsikan. Selain itu aset gedung yang kini diubah menjadi plasa taman juga bermasalah perihal kontribusi kerja sama.

Kepala Inspektorat Kota Bontang Enik Ruswati mengatakan, disorotnya bangunan yang sekarang menjadi Plasa Taman itu karena perubahan regulasi secara dinamis. Aset milik pemerintah yang dikerjasamakan harus memberikan kontribusi bagi Pemkot.

“Dulu waktu di bangunnya Plasa Taman atau ramayana itu belum ada regulasi yang mengatur bahwa setiap aset yang disewakan harus memiliki kontribusi. Kalau sekarang regulasi tersebut sedang proses perubahan adendum (perjanjian/kerjasama),” papar Enik.

Kemudian, untuk 11 rumah dinas jabatan yang  menjadi sorotan oleh KPK disebabkan aset bangunan tersebut sedang tidak difungsikan. Musababnya pejabat yang menghuni sebelumnya telah purnatugas atau pindah tugas. Karena itu KPK meminta segera disesuaikan dengan peruntukannya.

“Untuk tindak lanjut dan langkah apa yang harus di ambil masih mau kita rapatkan sore ini,” ucapnya.

Wali Kota Bontang Basri Rase minta tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan pencatatan pengalihan aset agar kedepannya tertib adminstrasi.

“Kekompakan bekerja tim arsip di tiap OPD harus maksimal terutama tata kelolanya,” ucap Basri, Selasa (22/2/2022).

%d blogger menyukai ini: