Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Seluruh Tenaga Kontrak di Kutim Dipastikan Menjadi PPPK Tahun Ini

Share your love

Kutai Timur – Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepada Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutim  Misliansyah.

Misliansyah menyebut sebanyak 4.303 pegawai berstatus TK2D akan menjadi PPPK melalui mekanisme dan prosedur kepegawaian.

BACA JUGA:  Ribuan TKD di Bontang Jalani Tes Urine untuk Perpanjang Kontrak Kerja

Pemkab Kutim, menurutnya, akan menggelar uji seleksi sebanyak dua tahap pada tahun ini.

Namun, ujian seleksi itu tidak menetapkan ambang batas nilai sebagaimana pelaksanaan ujian seleksi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ujian seleksi menjadi PPPK itu menggunakan sistem peringkat terbaik, yaitu peserta dengan nilai teratas pada seleksi tahap pertama akan mendapatkan kesempatan lebih awal menjadi PPPK.

BACA JUGA:  Kaltim Buka 4.427 Formasi ASN pada 2023

Sementara, peserta lain yang belum lolos pada tahap pertama akan mengikuti uji seleksi tahap dua.

“Sesuai kebijakan pemerintah pusat, tidak ada lagi TK2D atau tenaga honorer lain setelah 2024. Status pegawai hanya ada PNS dan PPPK. Kedua status itu menjadi bagian dari ASN,” katanya, Kamis (21/3) dikutip dari Antara.

Misliansyah mengatakan ujian seleksi TK2D menjadi PPPK dilaksanakan paling cepat setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

BACA JUGA:  Honorer Demo di DPR, Tuntut PPPK Penuh Waktu

Pengangkatan seluruh pegawai berstatus TK2D menjadi PPPK itu, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan Pemkab Kutim untuk membayar gaji dan tunjangan.

“Pemkab Kutim mampu membiayai keberadaan PPPK dan telah ditanda tangani bupati untuk dilampirkan sebagai syarat melaksanakan program itu,” ujarnya.

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!