Kuatkan Ekonomi Lokal, Pemkab PPU Gulirkan Program Pinjaman UMKM Tanpa Jaminan

Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan.

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

3,774

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menggulirkan program pinjaman modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan skema tanpa jaminan. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis seiring dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah sekitar.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa program ini telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025 dan akan mulai dijalankan pada 2026.

“Kami ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses modal yang lebih mudah tanpa harus terbebani dengan persyaratan jaminan,” kata Mudyat, Selasa (18/3/2025).

Pemkab PPU juga menggandeng Bankaltimtara sebagai mitra dalam penyaluran dana bergulir ini. Tujuannya adalah memastikan proses pencairan lebih cepat dan efektif.

“Kami bekerja sama dengan Bankaltimtara agar pencairan dana bisa dilakukan dengan prosedur yang sederhana, sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” tambahnya.

Menurut Mudyat, keberadaan IKN akan membawa perubahan besar dalam sektor ekonomi, sehingga UMKM di PPU harus diperkuat agar mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah.

“Kami ingin pelaku UMKM di PPU tetap bertahan dan mampu berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat akibat pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN,” jelasnya.

Saat ini, sekitar 16.000 UMKM di PPU telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang akan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses ke dana pinjaman ini.

Dengan adanya skema pinjaman tanpa jaminan ini, Pemkab PPU berharap dapat memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

(Adv)