Selisik.id – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korusi (KPK), Jakarta, Jumat (7/8).
Massa meminta KPK memeriksa keluarga atau Bani Mas’ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum, khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Klan Bani Mas’ud yang diduga terlibat kasus korupsi, demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik,” ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Radit Ompus saat berorasi.
Radit menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kaltim. Radit menilai kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga bakal menghambat kemajuan Kaltim, meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
“Bukan tanpa sebab, berdasarkan penulusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur, namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum,” ungkap Radit.
Radit mencontohkan, klan politik Mas’ud bersaudara misalnya, Rudi Mas’ud merupakan anggota DPR RI dari dapil dan bakal calon Gubernur Kaltim. Sementara kakaknya Hasanudin Mas’ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Pada saat yang bersamaan, kata Radit, dua saudaranya menjabat kepala daerah, yakni Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Abdul Ghofur Mas’ud merupakan Bupati Penajam Paser Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain.
Radit melanjutkan, Hasanudin Mas’ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim, diduga memperkuat Bani Mas’ud. Dia diduga melakukan kudeta terhadap H. Makmur HAPK yang merupakan ketua DPRD Kaltim terdahulu dan saat ini telah menjadi kader Gerindra.
“Untuk itu Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum, sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum,” pungkas Radit.
(jpnn.com)
