DPRD Ingatkan Pemkot Tak Gegabah Soal Pelabuhan Loktuan

Bontang – Rencana pemanfaatan Pelabuhan Loktuan sebagai lokasi bongkar muat batu bara juga disorot anggota DPRD Bontang Nursalam.

Dia mengingatkan pemkot agar tak gegabah dalam mengambil keputusan perihal kepentingan batu bara tersebut.

“Wali Kota sebelumnya sudah menolak tegas, saya berharap wali kota terpilih juga bisa mengikuti itu, jangan sampai gegabah,” ujarnya.

Basri diminta mempertimbangkan matang-matang dampak yang muncul apabila izin pemanfaatan Pelabuhan Loktuan diberikan.

Salam khawatir jika ada sejumlah oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam persoalan ini. “Sebagai sahabat juga, saya berkewajiban mengingatkan wali kota terpilih saudara Basri Rase,” ungkapnya.

Berikut tulisan Salam di akun media sosialnya :

Jangan Sampai Tiga Kali

PERNYATAAN dan Sikap Walikota Bontang Neni Moerniaeni menolak pemanfaatan pelabuhan Loktuan untuk kepentingan bongkar muat batubara, sudah tepat dan harus didukung semua pihak.

“Jangankan tanda tangan, berkasnya di meja saya saja saya nggak mau lihat,” begitu bunda Neni, kepada para wartawan, Sabtu, 27 Februari 2021.

Alasan Neni menolak wacana tersebut lantaran bersinggungan dengan persoalan dampak lingkungan yang bakal terjadi.

Sikap Walikota ini, setidaknya menjadi notifikasi dan signal bagi calon penggantinya, Walikota terpilih Basri Rase, agar hati hati dalam mengambil sikap sehingga tidak mengulangi “kesalahan” masa lalu.

Sekadar mengingatkan, pemkot Bontang pada tahun 2017 dan 2018, mengalamai kekalahan dalam sengketa perdata dengan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Sengketa dimaksud adalah rencana pembangunan megaproyek pabrik NPK Cluster di lokasi PKT. Atas rekomendasi Dinas LH, Walikota mengeluarkan izin lokasi yang kemudian ditentang warga.

Sebanyak 43 warga Loktuan yang dimotori Miswanto menggugat Pemkot ke PTUN. Alhasil, PTUN Samarinda mengabulkan permohonan Miswanto dkk dengan membatalkan izin yg dikeluarkan Walikota Bontang.

Kekalahan kedua, dalam kasus dualisme kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang. Ketua Kwarcab pimpinan Supriyanto menggugat SK Walikota yg menetapkan Artahnan Saidi (mantan Sekda) sebagai ketua Kwarcab Bontang. Hasilnya, lagi lagi pemkot Kalah. SK Walikota dibatalkan PTUN.

Boleh jadi pengalaman “pahit” itu yang melatari Neni Moerniaeni tak ingin gegabah mengizinkan pelabuhan Loktuan menjadi terminal penumpukan batubara, karena jika dipaksakan, bukan tidak mungkin warga akan melakukan perlawanan ke PTUN sebagaimana yang telah dilakukan Miswanto dan Supriyono.

Berpikirlah wahai pengambil kebijakan, jangan sampai dipermalukan tiga kali di PTUN.

Keledai saja tidak mau jatuh dua kali dalam lubang yang sama.

Sebagai Sahabat, saya mendukung penuh sikap Bunda Neni. Itu keputusan cerdas. Sebagai sahabat pula, maka saya juga berkewajiban mengingatkan walikota terpilih saudara Basri Rase.

Sudah saat nya saudaraku Basri Rase berpikir cerdas, bahwa rencana pemanfaatan pelabuhan Loktuan sebagai terminal penumpukan batubara, pasti menjadi perhatian banyak pihak untuk ikut menikmati dengan segala bentuk kepentingannya.

Jika kemudian kehadiran proyek tersebut menimbulkan persoalan yang menimbulkan penolakan dari warga, maka persoalan tersebut akan menjadi konsumsi publik, terbuka lebar dan berkembang menjadi bola liar yang sulit dikontrol, jika tidak segera disikapi secara benar.

Jangan sampai ada kesan mengandalkan kekuasaan dan uang untuk menyelesaikan persoalan ini, karena hanya akan menambah persoalan baru. Terlebih ada rumor berkembang di masyarakat, konon ada ratusan juta, bahkan miliaran rupiah akan digelontorkan oleh oknum2 tertentu demi mendapatkan izin dari pemkot. Semoga saja rumor ini tidak benar.

Wallahualam bishawab…🙏

#SelamatBerakhirPekan

#SalamUntukSemuaSalam