Kaltim Minta Pemotongan Dana Transfer Daerah Dikaji Ulang: Kami Penyumbang Penerimaan Negara

Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan.

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

668

Samarinda – Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dari berbagai elemen menyatakan kesepakatan untuk meminta kepada Pemerintah Pusat melakukan kajian ulang terkait pemotongan Dana Transfer Daerah ( TKD).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dialog publik yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, yang juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.

“Dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat,” tegas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Ia mengingatkan, pemotongan dana transfer yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 jelas akan mempengaruhi jalannya program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Rudy Mas’ud.

Gubernur menekankan, pentingnya dukungan fiskal memadai, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).

“Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.

Senada, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno.

Ia juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk aktif melobi pusat.

“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” kata Seno.

Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat untuk bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim agar kebijakan pemotongan TKD dapat dikaji ulang.

Aspirasi yang dihimpun dalam dialog ini akan dibawa Gubernur Rudy dan jajaran ke Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak daerah.

Dialog ini dihadiri tokoh Kaltim seperti eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim Farid Wadjdy sebagai narasumber, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, dan Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam ini menjadi wadah bertukar gagasan tentang masa depan ekonomi Kaltim.

Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan lain seperti penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.