Pj Gubernur Kaltim Minta Kepala Daerah dan ASN Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Balikpapan – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Akmal mengatakan, netralitas kepala daerah dan ASN pada pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik.

Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

“Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memosting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Wali Kota Se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023) kemarin.

BACA JUGA:  Gubernur Isran Noor Tegaskan Kaltim Siap Hadapi Pemilu 2024

Pj Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta tidak ikut-ikutan dalam framing tertentu.

“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran di atas kepala kita,” tuturnya.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Capres 2024

Di sisi lain, Akmal juga meminta daerah untuk berlari kencang membangun dan mengejar kemajuan. Dirinya mengibaratkan seperti iring-iringan kendaraan. Di mana jika Pemerintah Pusat adalah voorider dan berlari di kecepatan 80 km, maka iringan mobil di belakang minimal harus berlari dengan kecepatan 100 km.

“Karena kalau lari 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” imbuhnya.

BACA JUGA:  KPU Siap Beri Jawaban soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sejumlah isu yang dibahas pada raker dengan bupati/walikota di antaranya, terkait evaluasi pada urusan wajib di kabupaten/kota. Antara lain penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akmal mengatakan berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita gunakan uang publik untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya. 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427