BACA JUGA:  Kaum Perempuan di Kaltim Diminta Maju Jadi Anggota Legislatif

KPU Kaltim Ingatkan Peserta Pemilu Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik (parpol) paling lambat pada 7 Januari 2024.

LADK merupakan laporan keuangan yang memuat informasi seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan parpol dan caleg untuk membiayai kegiatan kampanye.

“LADK adalah instrumen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Peserta pemilu harus melaporkan secara benar dan tepat,” ujar Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kaltim, Suardi.

BACA JUGA:  Daftar ke KPU, Gerindra Bontang Target 5 Kursi di DPRD

Dia menjelaskan, periode pembukuan LADK parpol dimulai sejak tanggal penetapan sebagai peserta pemilu, yaitu 14 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2024. Sedangkan periode pembukuan LADK caleg dimulai sejak 3 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024.

LADK harus ditandatangani oleh ketua umum/ketua dan bendahara umum/bendahara parpol, serta dibubuhi cap parpol. Sedangkan untuk LADK caleg harus ditandatangani oleh caleg bersangkutan.

BACA JUGA:  Prabowo: Hasil Quick Count Menyatakan Kita Menang Satu Putaran

“Kami juga mengingatkan parpol dan caleg untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik berupa uang, barang maupun jasa. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum,” ujarnya.

Suardi mengatakan LADK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti formulir, daftar penerimaan sumbangan, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran, daftar persediaan barang, dan surat pernyataan tanggung jawab.

BACA JUGA:  Partisipasi Pemilih di Kaltim Ditarget Meningkat pada Pemilu dan Pilkada 2024

“Kami berharap parpol dan caleg dapat menyampaikan LADK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Nantinya, LADK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU RI. Hasil audit akan menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan batas maksimal pengeluaran dana kampanye.

You might also like

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/selisikks/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107