BACA JUGA:  Maret Mulai Lelang, Pembangunan Gedung Uji Kir Ditarget Rampung Akhir Tahun

Kendaraan Nopol Luar Kalimantan Diminta Mutasi, Rustam: Agar Kuota BBM Bertambah

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengkritik panjangnya jejeran truk mengantre solar di Jalan MT Haryono, Bontang Utara.

Fenomena yang mulai terjadi belum lama ini dipicu kuota BBM yang terbatas. Itu lantaran pemberian kuota BBM menyesuaikan jumlah kendaraan.

Faktanya, terlihat mobil truk yang mengantre bernomor polisi dari luar daerah Kalimantan Timur (Kaltim), di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kuota solar diberikan berdasarkan jumlah kendaraan yang ada. Namun faktanya banyak kendaraan dari luar Kalimantan yang menikmati solar,” kata Rustam saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2022).

BACA JUGA:  Basri Rase: Saya Tak Berikan Penyertaan Modal ke Perumda AUJ

Rustam menjelaskan, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu.

Kata dia, data menyebutkan, Bontang masuk peringkat 6 dari 10 kota/kabupaten yang memiliki kendaraan bermotor di Kaltim.

Alhasil, Bontang hanya mendapat sekitar Rp 104 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) dengan provinsi.

Padahal, penduduk Bontang hampir mencapai 184 ribu lebih. Asumsinya rata-rata penduduk Bontang memiliki kendaraan.

BACA JUGA:  Kasus Positif Covid-19 Naik: Perjalanan Dinas Dibatasi, Keluar Masuk Orang dari Luar Daerah Diperketat

Hal itu terjadi, lantaran para pelaku usaha dan perusahaan tak melakukan mutasi nomor kendaraan yang berasal dari luar daerah.

Sehingga, geliat Pajak Asli Daerah (PAD) tak meningkat dari kendaraan bermotor.

“Melihat data itu saya kaget, jumlah DBH Bontang hampir setara Kabupaten Mahakam Ulu,” ucapnya.

Rustam menilai, mutasi kendaraan dari luar daerah ini wajib dilakukan, karena telah beroperasi di Bontang.

BACA JUGA:  Maret Mulai Lelang, Pembangunan Gedung Uji Kir Ditarget Rampung Akhir Tahun

Apabila mutasi telah dilakukan, maka DBH dengan provinsi dari pajak kendaraan pun akan lebih signifikan.

Tak hanya itu, kuota BBM pun akan ikut ditambah menyesuaikan jumlah kendaraan yang telah bertambah.

“Kalau pelat nomornya dari Kalimantan tak masalah. Ini banyak saya lihat pelat dari luar (luar pulau). Kontribusi untuk daerah tidak ada, malahan merusak jalan saja,” tandasnya. (red/sel)

You might also like