Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Berau Tolak Bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara

Share your love

Berau – Masyarakat Berau menolak bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Bupati Berau Sri Juniarsih menyebut Kalimantan Timur adalah harga mati.

Penegasan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dituangkan dalam Petisi Penolakan Bergabung ke Provinsi Kaltara bersama sejumlah tokoh lembaga adat, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Berau.

Menurut Sri Juniarsih, masyarakat Berau kompak menyatakan “Kalimantan Timur harga mati”. Bahkan, Bupati Sri Juniarsih kembali menegaskan, Berau hanya untuk Kalimantan Timur.

Menurutnya, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh di Berau, bahwa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Bulungan, Kalimantan Utara ini memiliki prioritas sendiri di Kalimantan Timur.

BACA JUGA:  Terjerat Pinjol, Karyawan di Tarakan Nekat Gelapkan Uang Perusahaan Rp600 Juta

Berau merupakan daerah penyangga pariwisata di Kalimantan Timur seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. <span;>Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” tegasnya, Minggu (12/11/2023) dikutip dari TribunKaltara.com.

Bupati Sri Juniarsih mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak tawaran Provinsi Kalimantan Utara.

Pertama, ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Kalimantan Timur.

BACA JUGA:  Berau Kedatangan 566 WNA Sepanjang 2023

Kemudian belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun.

Jika bergabung dengan Kalimantan Utara, yang notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan.

Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah lebih besar, sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dari Kalimantan Timur.

“Yang paling disyukuri adalah bantuan Pemprov Kalimantan Timur yang hampir mencapai Rp500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau. <span;>Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kalimantan Utara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” jelasnya.

BACA JUGA:  Rp55,9 Miliar Disiapkan untuk Pilkada Berau

Kendati menolak ajakan penggabungan yang diajukan Pemprov Kalimantan Utara, namun Sri Juniarsih memastikan Berau dan Kalimantan Utara masih bisa bekerja sama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.

“Kita masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik” tandasnya.

Diketahui, petisi penolakan penggabungan Berau ke Pemprov Kalimantan Utara ditandatangani oleh perwakilan lembaga adat, ormas, maupun tokoh masyarakat Kabupaten Berau.

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!