BACA JUGA:  Bertahap, Jemaah Haji Kaltim Mulai Berangkat pada 14 Mei 2024

Asal-usul Gelar Haji, Benarkah Warisan Belanda?

Selisik.id – Di Indonesia, orang yang telah menjalankan ibadah haji mendapat gelar di depan nama mereka dengan sebutan Haji kepada laki-laki atau Hajah kepada perempuan. Bahkan, tak jarang orang yang belum pergi haji juga dipanggil dengan sebutan serupa.

Melansir CNBC Indonesia, ternyata, sapaan atau julukan seperti ini bukanlah sesuai syariat Islam, atau aturan dari Kerajaan Arab Saudi. Artinya, panggilan ini hanya ada di Indonesia. Dan “biang kerok” dari kebiasaan ini adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bagaimana ceritanya?

Jadi, dua abad lalu, pergi haji bukan hanya sebatas dilihat dari sudut pandang bisnis, ibadah atau spiritual. Namun, juga dari sudut pandang politik.

Alasannya, karena para jemaah haji asal Indonesia kerap “berulah” usai pulang dari Makkah. Dalam pandangan kompeni, para jemaah kerap belajar hal-hal baru ketika di Tanah Suci.

BACA JUGA:  Kemenag Kaltim Terapkan Prokes Ketat Sambut Kedatangan Jemaah Haji

Jadi, ketika pulang kampung mereka menyebarkan ajaran baru itu yang dapat memantik rakyat di akar rumput untuk berontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Aqib Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda (1986) menyebut, pikiran seperti ini pertama muncul di era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, pada 1810-an.

Kala itu, pencetus Jalan Raya Anyer-Panarukan itu berpikir kalau penduduk pribumi yang pulang Haji kerap menghasut rakyat untuk berontak ketika berpergian. Alhasil, Daendels meminta para jemaah itu untuk mengurus paspor haji sebagai penanda.

Pemikiran seperti ini juga dimunculkan saat Indonesia dijajah Inggris lewat Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles. Dalam catatannya berjudul History of Java (1817), Raffles bahkan terang-terangan “menyerang” orang pergi haji.

Katanya, orang Jawa yang pergi haji itu sok suci. Karena dengan kesuciannya itu mereka bisa menghasut rakyat dan menjadi ujung tombak perlawanan di kalangan kelompok masyarakat.

BACA JUGA:  Enam Jemaah Haji Mundur, Kemenag Bontang Siapkan 14 Orang Cadangan

Meski begitu, tulis Dien Madjid dalam Berhaji di Masa Kolonial (2008), kebijakan politis haji baru diterapkan secara menyeluruh pada 1859 lewat aturan khusus. Aturan ini mengatur secara jelas mekanisme penerimaan orang yang baru saja pulang haji.

Lewat mekanisme ini, mereka bakal melalui serangkaian ujian.

Apabila lolos ujian, maka mereka diharuskan menyantumkan gelar haji dalam sapaan atau nama. Sekaligus juga diwajibkan mengenakan pakaian khas orang haji, yakni jubah ihram dan sorban putih.

Latar belakang aturan ini sebenarnya berangkat dari ketakutan dan sikap traumatis pemerintah Hindia Belanda. Sebab, di abad ke-19, banyak pemberontakan bermula dari mereka yang pulang haji. Salah satu yang terbesar adalah Perang Jawa, dari 1825 hingga 1830.

BACA JUGA:  Bertahap, Jemaah Haji Kaltim Mulai Berangkat pada 14 Mei 2024

Jadi, tak heran kalau pemerintah memandang itu semua dengan penuh kewaspadaan. Lewat pencantuman gelar haji, mereka mudah untuk mengawasinya.

Apabila ada pemberontakan, maka pemerintah akan langsung menangkap orang bergelar haji di suatu daerah. Ini tentu lebih efektif dan efisien dibanding harus mencari dalang dari suatu pemberontakan.

Sebab, dalam pikir kompeni, pemberontakan sudah pasti dipelopori jamaah haji.

Dari sinilah, asal-usul penyebutan gelar haji di Indonesia. Sejak aturan tersebut, pemerintah kolonial sama sekali tidak mengendurkan pengetatan itu. Di abad ke-20, ketika ajaran Islam tersiar dari Makkah ke Indonesia, mereka tetap mengawasi ketat eks-jamaah haji.

Sayangnya, arus dekolonisasi di Indonesia pasca-kemerdekaan tidak melunturkan panggilan politis tersebut. Alhasil, panggilan itu tetap terwariskan lintas generasi.

You might also like