Tidak Punya Wewenang, Satpol PP Sebut Tak Bisa Tindak Aktivitas Ilegal di Hutan Lindung

Bontang – Adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung di Jalan Soekarno-Hatta, ditanggapi Satpol PP. Kepala Satpol PP Ibnu Gunawan menegaskan, pihaknya tak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas tanpa izin tersebut.

Ibnu menjelaskan, tata kelola hutan lindung di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena berinduk aturan itu, maka praktis Satpol PP tak punya otoritas untuk menindak. Mereka hanya berwenang melakukan monitoring, dan melaporkannya ke instansi vertikal. Seperti kepolisian.

“Kami hanya monitoring dan laporan. Kami sudah melapor,” ungkapnya.

Adapun sebelumnya, di penghujung Mei 2021 lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang melayangkan teguran terhadap 5 perusahaan tak berizin. Salah satunya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa transportasi gas alam cair mengunakan truk iso tank. Mereka ditegur lantaran areal kerja perusahaan, tepatnya lahan parkir, berada di kawasan hutan lindung.

Kasi Pelayanan dan Non Perizinaan DPMPTSP Bontang Idrus menjelaskan, teguran itu dilaporkan ke Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TPRD). Sebab DPMPTSP hanya mengurus masalah administrasi. Tapi penindakan ada di tim yang dikomando Satpol PP. ”Eksekutor penindakan ada di Satpol PP,”pungkasnya. (adv/kominfo)