Soal Perda Nomor 5 Kesbangpol, Ini Kata Fraksi Annur

Anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan.

SELISIK.ID, Bontang – Fraksi Annur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Persetujuan fraksi Annur tersebut disampaikan anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan dalam rapat penyampaian tanggapan fraksi-fraksi dalam empat Raperda inisiatif Pemkot Bontang, Senin (11/11/2019).

Dikatakan Irfan, berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2019 diterbitkan atas pertimbangan dari beberapa permasalahan. Pertama, daerah masih berpandangan Kesbangpol tetap seperti saat ini, sehingga tidak bisa ditingkatkan statusnya menjadi badan.

Kedua, bahwa masih ada daerah yang ragu untuk melakukan evaluasi kelembagaan mengingat masih ada pemahaman bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018.

Ketiga, beberapa daerah masih kesulitan dan ragu dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran baik penyusunan APBD dan RPJMD.

Selain itu, Irfan mendorong pembiayaan negara kepada parpol saat ini, nilai yang diberikan masih jauh dari ideal.

Muncul wacana agar negara menyisihkan dana dalam jumlah besar untuk parpol dengan nilai yang besar, sementara parpol dilarang mengutip mahar dari caleg maupun calon kepala daerah atau melakukan transaksi politik dengan pihak manapun. (adv/ver)

Leave A Reply

Your email address will not be published.