Selesaikan Tapal Batas Bontang-Kutim, DPRD Bontang Sambangi Komisi I DPRD Kaltim

Rombongan DPRD Bontang (kiri) saat berdialog dengan Komisi I DPRD Kaltim untuk membahas penyelesain tapal batas Bontang – Kutim.

SELISIK.ID, Bontang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mendatangi Kantor Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (3/12/2019).

Tujuan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris ini untuk meminta bantuan agar dapat menyelesaikan tapal batas ujung utara Bontang – Kutim.

Agus Haris mengatakan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dua daerah tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai cara, termasuk pertemuan dengan Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Agus memaparkan, daerah Sidrap itu dekat dengan Bontang bahkan banyak warganya sudah ber KTP Bontang. Sebanyak 21 orang saja ber KTP Kutim. Selebihnya ribuan orang secara administratif adalah warga Bontang. Ini menjadi dasar pertimbangan pihaknya.

Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan penyelesaikan berencana akan menggelar kembali pertemuan antara Pemkot dan Ketua DPRD Bontang, Pemkab Kutim dan Ketua DPRD Kutim dengan Gubernur Kaltim pada 16 Desember 2019.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa mengaku memahami bagaimana kesulitan warga Sidrap yang mengalami banyak ketertinggalan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik.

Oleh sebab itu Komisi I menyatakan dukungannya agar persoalan tapal batas dimaksud dapat selesai sesegera mungkin sehingga masyarakat tidak lagi merasakan penderitaan akibat tidak jelasnya status wilayah.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Amiruddin menyebutkan perlu merujuk kepada Tata Ruang Wilayah Kaltim. Ia menilai dikarenakan kedua daerah yang berselisih tentang batas wilayah itu bagian dari Kaltim maka tidak sepatutnya berlarut-larut.

“Gubernur harusnya melakukan mediasi dengan mendudukkan seluruh pihak yang bersengketa dan instansi terkait lainnya seperti BPN Kaltim agar bisa diselesaikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan,”sebutnya.

Karena dari letak geografis lebih dekat dengan Bontang maka bisa dipahami bahwa kondisi psikologis warga yang melakukan aktivitas dan kepengurusan administrasi ke kota yang kaya akan sumber daya alamnya tersebut.

“Kalau pertemuan pada 16 Desember mendatang Komisi I diundang maka akan kami sampaikan pendapat yang mengacu kepada sejumlah pertimbangan dokumen dan apa yang menjadi keinginan masyarakat,” pungkasnya.(adv/ver)

Leave A Reply

Your email address will not be published.