Rusli Minta Sanksi Administratif Direvisi

Terkait Penyusunan Raperda Penataan Permukiman Wilayah Pesisir

SELISIK.ID, Bontang – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Rusli meminta sanksi administratif dalam penyusunan rapeda penataan wilayah pesisir direvisi.

Menurutnya, bila itu disahkan maka akan sulit penerapannya. Hal tersebut diungkapkan saat rapat penyusunan raperda tersebut di Kantor DPRD Bontang, Bontang Lestari, Senin (15/7/2019).

Rusli mengatakan, poin terkait sanksi tak patuh administratif, yakni berupa teguran lisan maupun tertulis dinilai akan mudah diabaikan nantinya. Maka dia menyarankan agar ditambah berupa sanksi pidana dengan batasan waktu maksimal 2 tahun penjara atau membayar denda Rp 10 juta.

”Akan diremehkan, pasti itu tidak akan diikuti karena ringan,” ujar Rusli.

Dia menambahkan, apalagi pada poin pencabutan hak atas tanah dan pembongkaran. Tak akan mampu itu dilakukan walau sudah diatur dalam peraturan wali kota (Perwali).

 “Kami (komisi III, red) minta itu direvisi, karena sulit nantinya bila itu dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam pun menyepakati agar empat poin tersebut dapat dibahas dan dikaji lagi.

“Suka tidak suka nantinya aturan itu akan diterapkan, maka ayo kita satukan semangat agar dapat menata pesisir kita,” ajaknya. (ver)

Leave A Reply

Your email address will not be published.