Realisasi Rendah, Pansus Pertanyakan Kinerja Pemkot

SELISIK.ID, Bontang– Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) DPRD Bontang mempertanyakan kinerja Pemkot Bontang Tahun Anggaran 2018 bila kegiatan hanya terealisasi di bawah 90 persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPj Agus Haris dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkot Bontang, Selasa (26/3/2019).

Agus Haris meminta kepada pemkot untuk Iebih meningkatkan pencapaian yang masih kurang dari target yang telah ditentukan.

Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bontang mengingat beberapa sektor sangat menyentuh Iangsung dengan masyarakat

Hal senada pun diutarakan anggota pansus lainnya, Rusli. la meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjelaskan berapa pencapaian serta alasan yang mengakibatkan capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Sementara itu, utusan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang (Bapelitbang) Bontang Prabowo menjelaskan, sesuai yang disampaikan LKPj wali kota Bontang, dari 25 urusan, sebagian besar realisasinya sudah tercapai. Akan tetapi masih ada beberapa urusan realisasinya di bawah 95 persen.

Ditambahkan Prabowo, ada empat indeks pekerjaan yang rasio realisasinya hanya mencapai 94 persen, seperti terkait dengan urusan kesehatan, terealisasi hanya 94,55 persen. Penyebabnya adalah dana kapitasi tidak terserap sepenuhnya.

Terkait urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, realisasi fisik 94,43 persen, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang nilainya mencapai Rp11,2 miliar.

Salah’satu penyebabnya yakni karena adanya bencana gempa dan tsunami di Palu beberapa waktu lalu sehingga membuat beberapa proyek terkendala mendapatkan material dari Palu.

Sementara terkait bidang perhubungan, hanya mampu direalisasikan sebesar 81,17 persen sebab ada hambatan pembebasan bangunan yang berada di sekitar Pelabuhan Loktuan sebanyak 19 rumah.

“Pemebasan lahan tinggal bayar saja, akan tetapi ada yang mengklaim sehingga dengan berbagai pertimbangan pelunasan tersebut dibatalkan untuk ganti rugi Rp 3 Miliar ditangguhkan,” ungkap Prabowo. (*)

Reporter: Veri