Pungli di Pasar Tamrin Bontang, Pakai Toilet Wajib Bayar

Bontang – Praktik pungutan liar (pungli) diduga terjadi di Pasar Tamrin Bontang. Mulai dari air, listrik, petugas kebersihan, hingga penggunaan toilet. Parahnya, kondisi ini disinyalir sudah terjadi sejak pasar mulai ditempati pedagang, Juli 2020.

Koordinator pedagang ayam di Pasar Tamrin mengatakan, Maret 2021 mereka dikumpulkan untuk diberitahu adanya tagihan listrik dan air yang membengkak. Air sekitar Rp 26 juta, dan listrik berkisar Rp 90 juta.

“Katanya UPT Pasar tidak bisa bayar karena tidak ada anggarannya, jadi minta kami urunan,” ujarnya.

Dari kesepakatan itu, pedagang diminta membayar iuran. Besarannya berbeda. Tergantung jenis dagangan. Untuk pedagang ayam dan ikan, ditarik Rp 5 ribu per hari. Pedagang sapi Rp 4 ribu, sementara pedagang sayur senilai Rp 2 ribu per hari.

Ini bila mereka hanya menggunakan satu lampu saja. Bila memakai dua balon lampu, ditambah Rp 2 ribu, jadi yang mesti dibayar Rp 7 ribu. Kalau pakai satu lampu, ditambah satu kulkas, harus bayar Rp 7 ribu. Ini untuk sehari. Meski disebut untuk pembayaran ”listrik’, tapi ini sudah termasuk untuk bayar air dan petugas kebersihan. Adapun pedagang yang terdata sebanyak 76 pedagang, namun yang aktif sebanyak 38.

Seiring berjalannya waktu, ketika tarikan harian berjalan, UPT Pasar juga tidak pernah melaporkan besaran tarikan yang dikumpulkan. Pun tidak pernah menunjukkan berapa besaran komponen air dan listrik yang dibayarkan. Padahal tarikan itu sudah berjalan sejak Maret 2021. Pungutan itu sendiri diketahui di luar retribusi resmi, sebesar Rp 500 per hari.

Lebih ironis lagi, penggunaan toilet harus bayar. Ada semacam daftar tarif yang dipasang tepat di muka toilet. Tiap layanan dihargai berbeda. Besaranya Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu. Untuk buang air kecil dihargai Rp 2 ribu; buang air besar Rp 3 ribu, ambil air satu ember Rp 2 ribu, cuci piring Rp 2 ribu, dan mandi Rp 5 ribu.

Kepala Tata Usaha (TU) UPT Pasar Abdul Malik menjawab soal dugaan pungli tersebut. Dia bilang benar ada tarikan, tapi itu inisiatif pedagang sendiri, bukan dari UPT Pasar. Dia menjelaskan, pedagang memang sempat melalukan rapat untuk mengantisipasi kemungkinan air dan listrik diputus. Sebab anggaran pemeliharaan pasar tidak ada.

”Itu sah-sah saja. Kalau mereka (pedagang) yang lakukan, bukan UPT,” kata Abdul Malik ketika dikonfirmasi.

Dia tegas menolak bila tarikan itu ditentukan, diprakarsai, dan dijalankan UPT Pasar. Pihaknya, kata Malik, tidak terlibat dalam pengumpulan tarikan itu. Dan tidak pernah tau bagaimana teknisnya.

”Sudah lama juga saya lihat tidak berjalan. Tapi tidak ingat sudah berapa lama, lupa saya,” akunya.

Dilanjutkan Malik, air dan listrik di Pasar Tamrin ditanggung pemerintah hingga Desember 2021 ini. Ini sebagaimana durasi pemeliharaan pasar dengan 4 lantai itu.
Kemudian menjawab soal toilet yang ditarik bayaran. Malik membantah keberadaan tarikan itu. Menurutnya itu tidak dibenarkan, dan jika ada itu sudah dipastikan ilegal. Pasalnya toilet adalah bagian dari fasilitas pasar yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi publik. Ini artinya, haram bila terjadi tarikan. ”Enggak ada tarikan. Kalau ada, sudah pasti itu ilegal,” tegasnya. (*)