Proyeksi APBD 2020 Capai Rp 1,6 Triliun

Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Hasdam memimpin rapat paripurna pengesahan Raperda APBD 2020.

SELISIK.ID, Bontang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 disetujui untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

Persetujuan tersebut disepakati bersama oleh seluruh fraksi DPRD Kota Bontang, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Kota Bontang Tentang APBD tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan dari 25 anggota dewan, rapat paripurna kali ini dihadiri 20 anggota dewan. Maka berdasarkan ketentuan yang ada maka kuorum telah terpenuhi untuk digelarnya sidang paripurna.

”Rapat kali ini adalah pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Bontang anggaran tahun 2020, pelaksanaan rangkaian rapat kali ini merupakan tahapan akhir dengan penanda tanganan notaries kesepakatan,” ujarnya, Selasa (26/11/2019).

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Junaidi saat membacakan keputusan menyampaikan, guna memenuhi aspek yuridis terhadap pembahasan struktur Rancangan APBD.

Adapun struktur rancangan APBD tersebut telah melalui tahapan atau proses pembahasan dan disepakati bahwa jumlah total APBD Kota Bontang tahun anggaran 2020 adalah sebelah sebesar Rp. 1.658.543.483.380,00.

Kata dia, pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan banjir merupakan skala prioritas program Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Penurunan Grade RSUD Taman Husada Bontang dari tipe B ke tipe C agar tidak berpengaruh terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan naiknya grade yang bidang pendapatan yang sebelumnya melekat tugas dan fungsi pada BPKAD, sehingga saat ini telah menjadi badan pendapatan daerah, maka harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang lebih maksimal dalam mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD Bontang.

“Terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Raperda Kota Bontang Fraksi Golkar bersama Nasdem, Fraksi PDI P, PPP dan PKB, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Annur, dan Gerindra Bersama Berkarya menyatakan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD tahun 2020 untuk di sah kan menjadi peraturan daerah,” pungkasnya. (adv/ver).