Perda Retribusi Jasa Umum Direvisi

Komisi III Bakal Lakukan Kajian

SELISIK.ID, Bontang– Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peraturan daerah (Perda) retribusi jasa umum bakal direvisi.

Hal tersebut tertuang dalam pembahasan rapat Komisi III DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bontang, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) yang digelar di kantor DPRD Bontang, Kamis (2/5/2019).

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam menjelaskan, ada tiga item perda yang akan direvisi, yaitu retribusi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan hewan, dan tarif pelayanan tera-tera.

Dikatakan Rustam, selama ini tiga item tersebut jarang diterapkan. Bila pun direvisi, kemudian dinaikkan tarif ketiga item tersebut, menurutnya tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat.

“Untuk penerapannya, kami akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum diterapkan,” ungkapnya.

Ditambahkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Suhut Hariyanto, sebelum disahkan, dia akan meminta pemkot untuk uji publik terlebih dulu untuk melihat kemampuan masyarakat.

“Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang komplain karena tidak mampu membayar,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakian Bagian Hukum Setda Bontang, Ningsih memaparkan, tarif baru nantinya akan mengacu pada daerah sekitar, seperti Samarinda maupun Balikpapan. Terkait kenaikan tersebut, pihaknya pun mendukung karena tarif selama ini memang kecil.

“Sejak 2011 perda ini belum pernah mengalami perubahan. Jika saat ini akan direvisi, tentu akan berdampak pada naiknya PAD Kota Bontang,” kata Ningsih.

Reporter: Veri Sakal