KPK Temukan Aset Bermasalah Ratusan Miliar Rupiah di Papua

SELISIK.ID, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sejumlah aset bermasalah dengan nilai ratusan miliar rupiah di Papua.

Di antara aset tersebut berupa tanah, kendaraan dinas, hotel, hingga gedung layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas dan lainnya.

Temuan ini bagian dari upaya evaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset.

“KPK mengidentifikasi persoalan pada pengelolaan aset daerah. Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari data yang masuk sementara, diidentifikasi aset yang bermasalah atau dalam penguasaan pihak ketiga,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Selain evaluasi, KPK juga disebut Febri mendorong provinsi paling timur Indonesia itu menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019.

“Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah,” beber Febri.

Febri menambahkan, nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Papua tahun 2018 pada evaluasi akhir Desember lalu berada di angka 25 persen. Angka itu disebutnya nyaris berada di kategori merah. 

Informasi tambahan dari Febri, aset bermasalah yang ditemukan KPK di Papua antara lain di lingkup Pemkot Jayapura yaitu 71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Sebanyak 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan atau saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. Serta, 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan tanah jalan.

Sementara di Provinsi Papua aset bermasalah yang dalam sengketa dengan pihak lain, di antaranya berupa tanah berlokasi di Provinsi Papua sekurangnya senilai Rp111 miliar

Hotel berlokasi di Provinsi Papua senilai Rp96,5 miliar, juga tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar.

Tidak hanya aset, Febri menyebut KPK juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong pemecatan PNS di Papua yang telah terbukti korupsi.

“Berdasarkan data yang ada, hanya 12 Pemda yang telah menyampaikan pelaksanaan penjatuhan sanksi tersebut,” ujarnya. (*)