Bontang Diminta Usulkan PSBB, Ini yang Harus Disiapkan

SELISIK.ID, Bontang – Kota Bontang menjadi satu dari lima daerah di Kaltim yang diminta mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat. Seperti diketahui, aturan tentang PSBB sudah diteken Menteri Kesehatan Agus Terawang dalam Permenkes No 09/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berisi 19 pasal, Jumat (3/4) lalu.

Kelima daerah yang didorong Pemprov Kalimantan Timur masuk dalam daerah rawan sebaran corona. Yakni, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengingatkan, pengajuan PSBB akan menyebabkan konsekuensi ekonomi bagi daerah tersebut.

“Silakan kabupaten dan kota mengajukan itu. Konsekuensinya memang harus mempersiapkan terkait bantuan sosial, karena jalannya bersamaan. Jadi dengan PSBB pasti ada konsekuensi ekonomi,” ujar Hadi, dalam video conference bersama awak media. .

Pemprov, kata Hadi, juga akan menyiapkan bantuan bagi masyarakat terpapar. Keputusan PSBB) menurut Hadi tidak boleh menimbulkan keresahan.

“Terutama bagi masyarakat yang kerja hari ini, makan hari ini. Jadi, penanganannya komprehensif,” tambah Hadi.

Hadi menegaskan, pengajuan PSBB bukan dari Pemprov Kaltim, melainkan kabupaten dan kota. “Iya, kita fokus pada kelima daerah (rawan),” demikian Hadi.

“Kita menunggu laporan Diskes terkait kondisi kabupaten dan kota. Kalau Kaltim untuk keseluruhan PSBB, tidak. Tapi yang kategori rawan, yang memiliki kasus positif,” pungkasnya.

JAKARTA TERAPKAN PSBB

Sementara itu, status PSBB akhirnya ditetapkan untuk DKI Jakarta sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Penetapan ini diputuskan sebagai upaya percepatan penanganan.

PSBB DKI Jakarta tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020. Ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Selasa 7 April 2020 hari ini.

Dalam keputusan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat usulan PSBB 1 April 2020 lalu.

Usulan diperkuat dengan surat yang sama dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 5 April 2020.

Namun, sebelum disetujui hari ini, Menkes meminta melengkapi data dan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020.

Sejumlah data dan dokumen pendukung yang diminta adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat; sarana dan prasarana kesehatan; anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial; serta aspek pengamanan. (*)(Sumber Antara)

Leave A Reply

Your email address will not be published.